Karaka – Komitmen untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) ditegaskan oleh elemen masyarakat Papua Barat dan Papua Barat Daya, Perkumpulan Lintas Suku Asli Papua, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), Lentera Studi Pemuda Indonesia (LSPI) berkomitmen menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang kondusif.
Tujuan positif demi kepentingan masyarakat banyak itupun ditularkan dengan menggelar pertemuan terbatas dengan sejumlah kepala suku, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, ormas, LSM di Papua Barat dan Papua Barat Daya serta organisasi kepemudaan di Kota Sorong, Sabtu (19/10).
Ellyas Yumte, S.An selaku Ketua Forum Lintas Suku Asli Papua menegaskan bahwa semua pihak harus mengambil bagian dalam menjaga situasi Kamtibmas demi kepentingan bersama.
Menurutnya banyak hal positif yang dapat diambil dalam pertemuan tersebut, baik itu yang tersampaikan melalui saran dan masukan. Karenanya ia berharap agar semua pihak dapat ambil bagian dalam memberikan rasa aman, mengingat hal itu bukan tanggung jawab aparat keamanan semata.
Ditemui usai pertemuan, Ellyas juga mengimbau seluruh masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh isu hoax yang beredar, mengingat pesta demokrasi akan segera digelar.
“Jangan ada yang terprovokasi oleh isu yang belum teruji kebenarannya apalagi sampai melakukan mobilisasi massa. Jangan menimbulkan ketakutan sehingga setiap orang atau Daftar Pemilih Tetap (DPT) dapat memilih pilihan mereka masing-masing dengan tenang dan penuh dengan rasa aman,” ujar Ellyas.
Pada kesempatan yang sama, Simson Suu sebagai Ketua Dewan Adat Moi, berterima kasih kepada pihak penyelenggara pertemuan tersebut, berhubung sinergi dan kolaborasi antar suku di tanah Malamoi, adalah hal yang sangat dibutuhkan disaat-saat seperti ini.
Simson mengatakan, bahwa Suku Moi sebagai tuan rumah menginginkan perdamaian dan keamanan di tanah Moi.
“Kami tidak menginginkan konflik atau pertentangan, karena tanah Moi adalah tanah penuh berkat dan damai,” tegas Simson sembari mengajak seluruh pihak untuk bergandengan tangan dalam menghadapi pilkada.
Sementara itu, Muhammad Alwafi, Ph.D., dalam sambutannya berpesan bahwa seluruh elemen masyarakat harus berpartisipasi aktif dalam menjaga dan mewujudkan situasi kamtibmas yang kondusif.
Sebagai lulusan S3 bidang analisis strategi dan keamanan, hubungan internasional dan juga alumni Sespimmen Polri, Alwafi menilai masyarakat memiliki peran penting dalam menciptakan wilayah yang aman. Dengan kata lain sambung dia, bebas dari rasa takut terhadap kejahatan (free from fear of crime) maupun berbagai bentuk gangguan keamanan lainnya.
Menurutnya, isu-isu hoax saat ini, terutama yang berkaitan dengan SARA, berpotensi mengganggu Kamtibmas jika dibiarkan. Dikatakan dirinya, keberagaman suku, ormas, tokoh agama, dan LSM harus bekerja sama untuk mengantisipasi dan mencegah secara dini segala bentuk kejahatan atau gangguan kamtibmas lainnya sehingga tidak ada ruang terhadap tindak kejahatan (no room for crime).
“Keamanan bukan hanya tanggung jawab nasional, tapi juga internasional. Kita berbatasan dengan Papua Nugini dan juga Australia, sehingga isu-isu internasional juga harus diwaspadai, karena ada kepentingan asing yang dapat mengancam persatuan kita,” jelas Alwafi.
Koordintor Wilayah Anti Fitnah Indonesia atau Mafindo, Muhid Rumbalifar dalam kegiatan itupun berharap seluruh warga Papua Barat Daya untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di provinsi yang belum lama terbentuk ini.
“Hindarilah berita-berita hoax dan jangan turut serta menyebarkan informasi tanpa memastikan sumbernya yang jelas,” tandas Muhid mengakhiri.*RON
